Kabupaten Tasikmalaya
Memuat berita...
09 Januari 2026 | Penulis: BPKPD
Baca Selengkapnya
08 September 2025 | Penulis: BPKPD
Baca Selengkapnya
14 April 2026 | Penulis: BPKPD
Baca SelengkapnyaJumat, 09 Januari 2026
Senin, 08 September 2025
Selasa, 14 April 2026
Jumat, 20 Februari 2026
Selasa, 11 November 2025
Rabu, 01 Januari 2025
Jumat, 26 September 2025
Kamis, 26 Februari 2026
Sabtu, 01 November 2025
Jadwal kegiatan dan acara penting Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tidak ada agenda untuk hari ini.
Dokumentasi foto kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mendukung pembangunan, pelayanan publik, dan ketertiban di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Layanan publik yang kami sediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, pengajuan dokumen, dan program bantuan dari instansi kami.
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ― Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sistem yang dikelola oleh pemerintah Indonesia sebagai sarana resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, atau keluhan terkait pelayanan publik. Melalui SP4N-LAPOR!, setiap warga negara memiliki akses yang mudah, cepat, dan transparan untuk menyuarakan pendapat serta melaporkan permasalahan pelayanan dari instansi pemerintah pusat maupun daerah. Layanan ini dapat digunakan untuk menyampaikan keluhan mengenai berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, transportasi, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Selain pengaduan, masyarakat juga dapat memberikan saran untuk meningkatkan mutu pelayanan pemerintah. Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi dan unit kerja yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Proses tindak lanjut dilakukan secara transparan, dan masyarakat dapat memantau perkembangan laporan secara langsung melalui sistem yang tersedia. Jangan ragu untuk melapor. Pemerintah menjamin bahwa seluruh data pribadi pelapor akan dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. SP4N-LAPOR! menyediakan fitur pelaporan anonim, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan tanpa mencantumkan identitas pribadi. Keamanan dan kenyamanan pelapor menjadi prioritas utama, sehingga masyarakat dapat merasa aman dalam berpartisipasi aktif menyuarakan pengalaman dan keluhan. SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan "no wrong door policy" yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. SP4N bertujuan agar: - Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik - Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan - Meningkatkan kualitas pelayanan publik. I nstansi pengelola SP4N-LAPOR! terdiri atas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik; Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah; Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai penyedia infrastruktur digital dan aplikasi; Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai pengawas program prioritas nasional; serta Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik. Petunjuk teknis pelaksanaan SP4N melalui aplikasi LAPOR! diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2025.
Akses LayananTingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan pada BPKPD Kab. Tasikmalaya
Akses LayananPBB Monitoring Merupakan platform digital resmi pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, Platform ini disediakan untuk memfasilitasi kolektor dalam menyetorkan PBB yang telah dipungut dari wajib pajak secara teratur melalui input data pada aplikasi. Sistem ini bertujuan mewujudkan tertib administrasi pelaporan, sekaligus memungkinkan BPKPD Kab. Tasikmalaya memonitor realisasi penerimaan secara real time dan akuntabel.
Akses LayananSIP-PBB Merupakan platform digital resmi pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan perubahan data PBB tanpa harus datang ke kantor. Pengusulan cukup dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan, dan masyarakat dapat memantau seluruh progres pengajuan hingga selesai secara transparan melalui sistem.
Akses LayananSimak cerita menarik dari mereka yang telah membuktikan bahwa teknologi dapat mengubah cara kerja, meningkatkan efisiensi, dan mendapatkan hasil yang lebih baik.
