Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Capaian ini merupakan yang ke-5 (lima), yang dicapai secara berturut-turut sejak tahun 2019 pada masa kepemimpinan Bupati H. Ade Sugianto.
Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan tersebut.
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:
Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pertumbuhan Pajak Daerah sebagai indikator kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal Penerimaan Pajak Daerah dari tahun ke tahun.
Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 Penetapan target serta realisasi pajak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengalami naik dan turun yang disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya disebabkan oleh pandemic Covid-19 pada tahun 2020.
Rekapitulasi Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan. Hal tersebut didapat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan perhitungan Realisasi Anggaran Tahun n dikurangi Realisasi Anggaran Tahun n-1 dikalikan seratus persen . Untuk Tahun 2019, persentase pertumbuhan pajak sebesar 10,94 % (sepuluh koma sembilan puluh empat persen) berdasarkan LRA TA 2018 audited dan LRA 2019 Audited. sedangkan untuk Tahun 2020 persentase pertumbuhannya mengalami anjlok hingga -6,17 % (minus enam koma tujuh belas persen) hal tersebut disebabkan karena pandemi covid 19 yang mewabah pada waktu tersebut. namun untuk Tahun 2021, berdasarkan LRA 2020 audited dan LRA 2021 audited mengalami perbaikan menjadi 8,14 % (delapan koma empat belas persen) hingga pada Tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang cukup bagus hingga 25,21 % berdasarkan LRA TA 2021 audited dan LRA 2022 audited.
Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto meraih penghargaan tertinggi bidang pembangunan pertanian Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI, Joko Widodo.
-
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, dalam momentum Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan (Penas) XVI di Kota Padang, Sumbar, Sabtu (10/06/2023).
-
Pemerintah pusat memberikan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto sebagai apresiasi atas peran aktif dalam bidang pertanian, Berhasil meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing manggis Puspahiang melalui kebijakan pewilayahan komoditas.
-
Selain itu, Bupati Ade juga melakukan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan sehingga pendapatan petani, kesejahteraan masyarakat, perekonomian daerah meningkat, sekaligus menjadikan Kabupaten Tasikmalaya menjadi sentra manggis di Jawa Barat.
-.
Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengungkapkan rasa syukur dapat meraih penghargaan ini.
-
Bupati Ade menganggap raihan prestasi tersebut adalah bonus atas kerja keras semua pihak. Dengan tujuan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
-
“Alhamdulillah penghargaan ini merupakan kebanggaan kita bersama, seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya,” tegas Bupati Ade.
-
“Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Baik KTNA, para penyuluh maupun para petani di Kabupaten Tasikmalaya yang telah bekerja keras. Penghargaan ini juga tidak lepas dari dukungan kinerja optimal dari para OPD terkait.” pungkasnya. (Dishubkominfo Kab. Tasikmalaya)
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 4 (empat) kali secara berturut-turut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022
Laporan tersebut langsung diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat PAULA HENRY SIMATUPANG, SE., M.Si. Ak. CA. CFrA. CSFA. CPA (Aus). ACPA kepada Bupati Tasikmalaya ADE SUGIANTO, S.IP yang bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Jalan Moch. Toha 164 Bandung.
Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan tersebut.